Selasa, 01 April 2014

DPR Akhirnya Mengesahkan UU Profesi Insinyur

Jakarta - Akhirnya, pada 25 Februari 2014 yang lalu, setelah menunggu lebih dari 20 tahun, Pemerintah dan DPR sepakat mensahkan UU Keinsinyuran, karena banyak insinyur Indonesia yang bekerja di negara asing, sementara insinyur yang ada tidak mampu bersaing dalam pasar global.
Selain itu banyak insinyur di tanah air tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sementara di luar negeri mereka mendapatkan apresiasi sehingga banyak negara didunia yang menggunakan jasa insinyur Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chaerul Azwar dalam diskusi 'RUU Keinsinyuran' di Jakarta, Selasa (25/2).
"UU ini merupakan inisiatif DPR RI, karena sudah proses selama 15 tahun dan baru sekarang ini bisa diundangkan. UU ini dalam rangka menjawab peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luas biasa terutama dalam 10 tahun terakhir," kata Rully.
Dalam diskusi yang dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bobby Gafur Umar, dan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Danang Parikesit itu, menilai tenaga insinyur selama ini terus mengalami penurunan dan minat.
Sebab, ada kerancuan dalam gelar kesarjaan, yang dahulu menggunakan gelar insinyur (IR), sekarang hanya mendapatkan gelar Sarjanan Teknik (ST). Akibatnya, sarjana teknik yang dihasilkan tidak mampu bersaing dalam pasar global karena rendah dalam kompetensi profesi keinsinyuran.
"Nantinya kalau mau jadi insinyur, harus mengambil profesi insinyur, dapat sertifikat baru dapat gelar insinyur. Programnya akan dilakukan perguruan tinggi, pembahasn kita serahkan ke PII," katanya.
Rully menambahkan, ada enam bidang yang berhak mengikuti program profesi menjadi insinyur antara lain pangan, pendidikan, energi, teknik, sains termasuk pengambilan keputusan dalam parlemen dan birokrasi.
"Tidak ada pembiasan gelar Insinyur, silahkan bekerja dimana-mana, tidak ada batasnya seperti pengambil keputusan di parlemen dan birokrasi. Semua sudah diatur jelas dalam UU," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, UU Keinsinyuran ini harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungan, dengan konsisten mendukung program pembangunan nasional, yang mempunyai nilai tambah melalui penguasaan teknologi canggih.
"Jadi, Undang-undang (UU) Keinsinyuran ini tak saja mengatur tanggung jawab teknik, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan," katanya.
Dengan demikian, katanya, maka insinyur mempunyai jenjang karir yang jelas dengan kualifikasi tertentu, dan ada profesionalisme berkelanjutan. "Dan, dalam konteks global, insinyur Indonesia siap menghadapi Asean Community, yang akan berlangsung mulai tahun 2015 mendatang," katanya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN
Sumber : http://ngada.org/uu11-2014.htm
.............................................................................................................................
BAB V
PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pasal 7
(1)Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur.
(2)Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
b.sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.
(3)Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 8
(1)Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan
industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program profesi maupun melalui mekanisme
rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh PII.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9
(1)Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan Ir. dan dicantumkan di depan nama yang
berhak menyandangnya.
(2)Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi
Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII.


UU Keinsinyuran Disahkan
Sementara itu, secara sebelumnya, Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi UU yang didari 371 Anggota DPR.
"Dengan ini maka diputuskan RUU Keinsinyuran disahkan menjadi undang undang," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chaerul Azwar dalam laporannya, UU tersebut dinilai sangat penting dan mendesak untuk menunjang dan mendorong master plan MP3EI.
"RUU Keinsinyuran merupakan perhatian DPR terhadap profesi insinyur. Tantangan ke depan semakin nyata karena Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community (AEC)," kata Rully.
Dengan adanya AEC, masih kata Rully, maka banyak tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia. Kehadiran RUU Keinsinyuran untuk menjawab tantangan besar memberikan jaminan dan rasa aman terhadap profesi insinyur, peluang berkiprah dan menjamin kesejahteraan bagi profesi insinyur, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global.
Dia menambahkan, RUU ini akan mengatur cakupan keinsiyuran, standar keinsinyuran, program, registrasi, insinyur asing, proses pengembangan berkelanjutan, hak berkelanjutan, pembina.
Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan bahwa UU Keinsinyuran sangat tepat dan ditunggu oleh kalangan insinyur serta profesional untuk melindungi kesetaraan di kancah global.
M Nuh berharap UU ini dapat menjaga profesionalitas insinyur Indonesia yang berdaya saing internasional.
"Undang-Undang ini juga dapat merancang perkembangan insinyur dan profesional sehingga perkembangannya bisa terstruktur dan berkelanjutan," kata Nuh.
Sumber : http://batamtoday.com/berita39606-DPR-Sahkan-UU-Keinsinyuran,-Insinyur-Indonesia-akan-Diberdayakan.html